Kabupaten Landak Raih Peringkat 4 Predikat Kepatuhan Terbaik se-Indonesia

Landak, Kabupaten, Kepatuhan Terbaik se-Indonesia, Karolin, Peraturan Bupati Nomor 52, zona hijau, nilai kepatuhan

 

Sumber: Data Gambaran Umum Kinerja Pemerintah Daerah 2017-2022.

PATIH JAGA PATI : Kabupaten Landak, kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, meraih prestasi gemilang dengan mendapatkan peringkat 4 dalam predikat kepatuhan terbaik se-Indonesia. 

Komitmen dan kerja keras: zona hijau

Dalam kompetisi yang melibatkan 416 kabupaten di seluruh negeri, Kabupaten Landak berhasil mencapai total nilai kepatuhan sebesar 98,61 dan berada di zona hijau, menempati posisi yang mengagumkan dalam peringkat nasional.

Prestasi luar biasa ini mendapat apresiasi dan pengakuan dari Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Agus Priyadi, yang menggarisbawahi peran utama Bupati Landak, Karolin Margret Natasa (KMN), dalam pencapaian tersebut. 

Agus Priyadi berkomentar, "Ini hal yang sangat luar biasa bagi Bupati Karolin karena lompatan prestasinya saat di tahun 2018 dan 2019 berada di zona kuning, namun pada tahun 2021 Kabupaten Landak bisa berada di peringkat 4 kabupaten se-Indonesia."

Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari pendekatan kepemimpinan Ibu Bupati Karolin yang proaktif dalam menggandeng berbagai pihak. 

Buah komitmen dan kerja keras

Kabupaten Landak telah membuktikan bahwa dengan komitmen dan kerja keras, sebuah daerah bisa meraih keunggulan dalam pelayanan publik dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi.

Agus Priyadi menjelaskan, "Ibu Bupati dalam setiap rapat beliau selalu melibatkan banyak orang atau banyak pihak, hal tersebut beliau lakukan untuk menerima saran, masukan dalam rangka untuk menyelesaikan suatu persoalan. Saya berharap ibu Karolin dapat terus memimpin Kabupaten Landak hingga 2 periode, karena dengan kepemimpinannya banyak sekali kemajuannya."

Keberhasilan ini sebagian besar disebabkan oleh upaya keras Bupati Karolin dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan pelayanan perizinan yang transparan sejak awal menjabat pada tahun 2017. 

Pada saat itu, Bupati Karolin mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 52 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Landak. Ini adalah langkah yang signifikan karena sebelum kepemimpinan Karolin, Kabupaten Landak belum memiliki SOP yang jelas terkait pelayanan perizinan. 

Peraturan ini kemudian dikembangkan menjadi Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2019 tentang Mal Pelayanan Publik, yang semakin meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan di Kabupaten Landak.

Prestasi tidak biasa ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Landak. Tetapi juga menjadi contoh bagi kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia tentang bagaimana kepemimpinan yang proaktif dan inovatif dapat membawa perubahan yang signifikan dalam pelayanan publik dan kepatuhan terhadap regulasi.

Kabupaten Landak telah membuktikan bahwa dengan komitmen dan kerja keras, sebuah daerah bisa meraih keunggulan dalam pelayanan publik dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi.

Predikat kepatuhan terbaik sebuah kabupaten se-Indonesia adalah penghargaan atau penilaian yang diberikan kepada sebuah kabupaten berdasarkan tingkat kepatuhan dalam mematuhi aturan, regulasi, kebijakan, dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Predikat ini mengindikasikan bahwa kabupaten tersebut berkinerja sangat baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Faktor-faktor yang dinilai

Beberapa faktor yang dinilai dalam penentuan predikat kepatuhan terbaik kabupaten se-Indonesia, antara lain meliputi:

  1. Kepatuhan terhadap regulasi nasional
    Suati kabupaten harus mematuhi undang-undang, peraturan, dan kebijakan nasional yang berlaku, seperti perpajakan, pengelolaan keuangan, perlindungan lingkungan, dan sebagainya.
  2. Pelayanan publik
    Kabupaten harus memberikan pelayanan publik yang transparan, efisien, dan berkualitas kepada masyarakat, termasuk dalam hal perizinan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
  3. Transparansi dan akuntabilitas
    Kabupaten harus memiliki tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya publik.
  4. Inovasi dalam pelayanan
    Kabupaten dapat mendapatkan pengakuan tambahan jika mereka mengadopsi praktik inovatif dalam pelayanan publik, seperti penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah akses masyarakat atau peningkatan proses birokrasi yang lebih efisien.

Predikat kepatuhan terbaik yang diraih Kabupaten Landak merupakan sebuah bentuk penghargaan. Pengakuan yang menunjukkan bahwa sebuah kabupaten telah berkomitmen untuk menjalankan pemerintahannya dengan baik, sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. 

Hal ini juga dapat meningkatkan citra kabupaten tersebut di mata publik dan dapat menjadi daya tarik bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

(Rangkaya Bada)

LihatTutupKomentar
Cancel